Pegawai Kominfo
Pendidikan Etika dan Kepatuhan bagi Pegawai
Selain aspek teknis, Nezar juga menekankan pentingnya edukasi etika dan kepatuhan bagi pegawai Kominfo untuk menghindari pelanggaran hukum dan kode etik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan tanggung jawab di kalangan pegawai.
Pentingnya Integritas pada pegawai Kominfo
Kasus pegawai Kominfo yang terlibat dalam jaringan judi online ini menyoroti pentingnya integritas dan pengawasan internal di lembaga negara. Melalui langkah tegas dan reformasi yang direncanakan, diharapkan Kominfo dapat memperbaiki citra dan kinerjanya dalam menjaga keamanan digital di Indonesia. Publik pun mendukung langkah Nezar Patria dan berharap agar kasus ini menjadi momentum perubahan bagi Kominfo untuk lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Peningkatan Teknologi Pemantauan Situs Ilegal
Kominfo akan mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan memblokir situs judi online. Teknologi ini diharapkan dapat mendeteksi situs-situs ilegal yang beroperasi secara terselubung.
Pengawasan Internal yang Lebih Ketat
Pengawasan terhadap aktivitas pegawai, terutama mereka yang berada dalam divisi yang memiliki akses ke data dan pengaturan jaringan, akan diperketat. Pegawai yang memiliki akses ke data sensitif akan dipantau lebih ketat agar tidak menyalahgunakan posisi mereka.
Proses Hukum dan Sanksi yang Akan Diterapkan
Seiring dengan proses hukum yang sedang berjalan, pegawai yang terbukti terlibat dalam judi online akan menghadapi sanksi berat. Selain pemecatan, sanksi pidana juga mungkin dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai negeri yang terlibat dalam tindakan kriminal akan diberhentikan dengan tidak hormat dan dapat dijatuhi hukuman tambahan sesuai dengan pasal-pasal terkait di dalam KUHP dan undang-undang anti perjudian.
Selain sanksi administratif, pihak berwenang juga menegaskan bahwa pegawai yang terbukti terlibat dalam perjudian online akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukuman ini mencakup denda finansial yang besar hingga hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah.
Nezar Patria: Langkah Bersih-Bersih dari Dalam
Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan langkah tegas dalam menangani kasus ini. Dalam pernyataannya kepada pers, Nezar menegaskan bahwa kasus ini akan menjadi momentum bagi Kominfo untuk melakukan reformasi dan pembersihan di internal lembaga.
“Kasus ini sangat memalukan dan tidak dapat ditoleransi. Kami berjanji untuk menindak tegas setiap pegawai yang terlibat. Proses bersih-bersih akan dilakukan secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kominfo,” ujar Nezar Patria.
Nezar juga menyatakan bahwa investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan apakah ada pegawai lain yang terlibat atau memiliki keterkaitan dengan jaringan perjudian. Pihak Kominfo bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mendalami kasus ini dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara administratif maupun hukum pidana.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saling berkoordinasi untuk memberantas judi online (judol). Salah satunya yang melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi.
Jenderal Sigit mengatakan bahwa pihak Kenkomdigi telah mempersilahkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan melakukan pendalam kasus mafia akses judol tersebut.
“Polri dengan Komdigi tentunya mendapatkan arahan yang sama untuk melakukan pemberantasan terhadap judi online, oleh karena itu kita akan bergerak cepat. Dari proses yang ada, bersama-sama dengan tim kami kerjasama untuk melakukan penegakan hukum kepada siapa pun, baik internal ataukah itu eksternal,” ujar Sigit di Gedung Polhukam pada Senin (4/11).
Baca juga : KPAI Minta Komdigi Pilih Pejabat Berintegritas untuk Lawan Judol
Sifat memastikan pihaknya akan terus bekerja maksimal memberantas judi online. Namun, ia masih enggan mengungkap lebih lanjut perkembangan terkait proses penyidikan kasus tersebut.
“Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan, yang jelas doakan untuk kita bisa bekerja maksimal,” imbuhnya.
Sebelumnya, kepolisian mengungkap perkembangan kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru, total sudah 16 tersangka dalam kasus tersebut.
Baca juga : 16 Jadi Tersangka, Polri Sita Aset Kasus Perlindungan Judi Online
“Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi jumlah tersangka 16 orang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Minggu (3/11).
Terpisah, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, merinci satu tersangka yang diamankan merupakan pegawai Komdigi, sementara satu lainnya sipil. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut.
“(Tersangka baru) terdiri dari satu orang (pegawai) Komdigi dan satu orang sipil,” ujarnya.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pihaknya akan bersih-bersih internal setelah salah satu pegawai di kementeriannya diamankan terkait kasus judol. Meutya juga sudah membuat pakta integritas agar semua jajaran di Kementerian Komdigi melawan judi online.
“Kita intinya ini juga bagus buat bersih-bersih dan kita sudah tegaskan kepada jajaran internal untuk mendukung dan kita keluarkan. Sekali lagi bersih-bersih untuk mematuhi pakta integritas yang sebelumnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komdigi untuk sama-sama melawan judol,” kata Meutya. (Z-9)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Polda Metro Jaya menyatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) atau dulunya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) baru, untuk meloloskan salah satu tersangka (AK) dan komplotannya masuk menjadi tim pemblokiran situs judi online .
"Terdapat SOP baru, memberikan kekuasaan kepada AK dan pengemudi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Ariandi kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu, 6 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ade Ary menuturkan, Kepolisian akan mendalami apakah terdapat unsur kesengajaan dalam pembuatan SOP tersebut. Pasalnya, kata dia, AK tidak lolos seleksi calon penerimaan tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Kementerian Komdigi saat mendaftar tahun 2023.
“Apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut, sehingga AK dan pelaku lain dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan,” tutur Ade Ary.
AK merupakan salah satu tersangka dari 15 orang yang telah ditetapkan dan ditangkap. Ia disebut ikut serta sebagai inisiator yang mengkoordinir kerja tersangka lainnya dalam menjalankan praktik lancung ini.
Terakhir, Ade Ary menegaskan, Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas kasus yang mencakup izin hingga keterlibatan Kementerian Komdigi atau dulu Kementerian Kominfo dalam judi online.
"Mengusut tuntas semua pihak yang terlibat. Baik dari sisi oknum internal komdigi, bandar dan pihak-pihak lain," ucapnya.
Kasus pengawasan pegawai Kemenkomdigi
Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Para pegawai ini diduga menyalahgunakan izinnya untuk memblokir situs judi online tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Ariandi menyatakan para tersangka yang sebenarnya bertugas memblokir laman judi online agar tidak bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia, justru menjaganya dan mendapat keuntungan.
“Jadi mereka ini bertugas untuk memblokir situs-situs judi online . Mereka diberikan akses untuk melihat website-website judi online dan memblokirnya,” ucap Ade Ary di lokasi penggeledahan kepada wartawan, Jumat, 1 November 2024
Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ade Ary menjelaskan, pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.
"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan, kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:
Kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang terlibat dalam praktik judi online menghebohkan publik. Keterlibatan oknum Kominfo dalam aktivitas ilegal ini sangat mencoreng upaya pemerintah dalam memberantas perjudian digital, terutama karena Kominfo sendiri bertugas untuk memerangi konten ilegal dan menjaga keamanan digital. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa kementerian akan melakukan langkah bersih-bersih secara menyeluruh di dalam institusi untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Tantangan Penindakan Judi Online di Indonesia
Judi online adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman. Dengan akses internet yang semakin luas, platform judi online kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Meski Kominfo telah menutup ribuan situs judi online dalam beberapa tahun terakhir, fakta bahwa ada oknum di internal yang justru terlibat dalam praktik ilegal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan pengendalian keamanan.
Nezar Patria mengakui bahwa tantangan utama dalam menindak judi online adalah keterbukaan dan kecepatan adaptasi teknologi. Banyak situs judi online yang terus bermunculan meskipun sudah diblokir, karena mereka dapat dengan mudah mengganti nama domain atau menggunakan metode lain untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, Nezar menekankan bahwa pihak Kominfo perlu memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian siber dan perusahaan penyedia internet, untuk menghadapi tantangan ini.
Kerja Sama dengan Instansi TerkaitP
ihak Kominfo akan meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan penindakan tegas terhadap jaringan judi online dan pihak-pihak yang terlibat.
Dukungan Publik dan Harapan untuk Perubahan di Kominfo
Kasus ini mendapat sorotan luas dari masyarakat yang menuntut penanganan tegas terhadap oknum yang terlibat. Dukungan publik sangat penting dalam proses pembersihan internal di Kominfo agar lembaga ini dapat berfungsi dengan baik dalam menjaga keamanan digital di Indonesia. Nezar Patria menyampaikan bahwa upaya membersihkan internal dari pegawai yang melanggar hukum dan etika adalah langkah besar menuju reformasi yang lebih luas.
“Kami ingin Kominfo menjadi institusi yang benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat. Langkah bersih-bersih ini adalah bentuk komitmen kami untuk membangun institusi yang bersih dan transparan,” tutur Nezar.
Kasus pegawai Kominfo yang terlibat dalam judi online menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa tantangan keamanan digital bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dari dalam institusi itu sendiri. Dengan langkah pembersihan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap Kominfo dapat pulih, dan upaya penindakan terhadap judi online bisa berjalan lebih efektif dan kredibel.
